Ad Code

Partai Berkarya Meragukan APBD Jakarta


Jakarta.Kamikabari.com - Partai Berkarya Wilayah Provinsi DKI Jakarta meragukan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh ketuanya H.Tony Akbar Hasibuan yang mencontohkan anggaran 2021.

"Pembahasannya terburu-buru. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 dibahas pada 5 November, dan langsung ditandatangani pada 26 November 2020. Artinya, pembahasan APBD DKI Jakarta hanya berlangsung 21 hari. Padahal mestinya prosesnya tidak seperti itu. Dengan pembahasan yang dilakukan terburu-buru, mustahil dapat menghasilkan APBD yang berkualitas," Jelas H.Tony Akbar Hasibuan Ketua Partai Berkarya Provinsi DKI Jakarta.Sabtu 22/5/2021.

Tony selanjutnya menyampaikan bahwa dalam penyusunan APBD, DKI tidak berkeadilan bagi masyarakat, hanya sekedar pemenuhan proyek saja. Bahkan dalam penyusunan dan pelaksanaannya pemerintah DKI tidak transparan, satuan 3 (tiga) APBD itupun tidak pernah dapat diakeses.

"Dalam penyusunannya hanya dibolak-balik saja kata-katanya bahkan juga sampai-sampai satu urusan dibiayai oleh satu postur anggaran. Contohnya di bidang kesehatan, Ada belanja alat kesehatan pakai habis, terus ada lagi belanja pakai habis kesehatan, lalu itu yang dibelanajakan apa nya?

Terus ada lagi belanja perawatan pasien jaminan kesehatan," Ujar Tony.

Ini lah anehnya, pasien itu sudah dibiayai oleh anggaran perawatan terus dia pakai alat kesehatan pakai habis terus dibiayai lagi oleh anggaran lainnya. lanjut Tony.

"Ini kan sama saja satu kegiatan dibiayai oleh 3 postur anggaran, dan masih banyak kejanggalan-jangan anggaran lain lagi yang belum lagi ada anggaran jaminan kesehatan dll,".

Melihat kondisi demikian Partai Berkarya akan memberi usulan kepada aparat penegak hukum agar bisa masuk dalam penyusunan APBD DKI sebagai antisipasi langkah pencegahan tindak pidanan korupsi.

"Selama ini uang rangkyat terkesan dihambur-hamburkan oleh para koruptor, KPK mengungkap dan menangkap setelah duit berhamburan kemana-mana oleh para koruptor, untuk menyelamatkan uang rakyat, Kami Partai Berkarya mengusulkan kepada aparat penegak hukum agar masuk dalam penyusunan APBD dan APBD perubahan sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Kita cegah dulu sebelum dikorupsi," Ujar Tony.

Dalam waktu dekat ini Pemprov DKI dan DPRD akan membahas perubahan APBD perubahan maka waktu yang tepat saat ini KPK utuk masuk dalam agenda penyusunnanya.

"Jangan ajimumpung karena situasi pandemi terus penyusunan anggarannya dibuat seolah-olah besar padahal yang dibutuhkan penangannya hanya sedikit," tutup Tony.

Posting Komentar

0 Komentar